Main Page

Portofolio

Login User

	Username : Password :
Register  Forgot Password.!?

Site Statistic

The information of visit user at this website

Total	:	41867
Hits	:	131689
This Month	:	512 Users
Today	:	36 Users
Now	:	5 User(s)

Online Support

Rudi

Language

Info Cuaca

Publikasi

Topic List In "Isu Korupsi di Aceh"

Warga Sawang Pertanyakan Proyek Lapangan Sepakbola Warga Desa Riseh Tunong, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, mempertanyakan proyek penimbunan lapangan sepakbola di desa mereka. Warga menduga proyek tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan. Sebab, rekanan hanya membersihkan lahan, bukan menimbun. Sejumlah tokoh masyarakat Riseh Tunong yang mendata...  Read More!	Kasus Modal Usaha untuk PD Bina Usaha Kejari Lhoksukon Tunggu Audit BPKP Untuk mengetahui jumlah kerugian negara akibat penyalahgunaan modal usaha Rp 900 juta untuk Perusahaan Daerah (PD) Bina Usaha di Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lhoksukon harus menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh....  Read More!
Sekretaris Pertina Aceh Utara Dilaporkan ke Polisi Sekretaris Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Tinju  Amatir Indonesia (Pertina) Aceh Utara, T Irwan, Kamis (4/2), dilaporkan ke Polres Aceh Utara oleh pengurus sasana tinju di kabupaten itu, atas dugaan penggelapan sejumlah bantuan dana dari KONI Aceh Utara dan pemalsuan surat.“Saya mela...  Read More!	Sidang Dugaan Korupsi di Dinas Perikanan JPU Tolak Pembelaan Mantan Kadis Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bireuen, Selasa (26/1), kembali melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi di Dinas Perikanan Bireuen tahun 2005-2006. Sidang itu menghadirkan mantan Kadis Perikanan Bireuen, Ir Ramli Mahyiddin dan beberapa pihak lainnya sebagai terdakwa. Dalam sidang itu, Jaksa Pen...  Read More!
TAKPA Kembali Temukan Tanda Tangan Palsu Tim Asistensi Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) kembali menemukan dugaan pemalsuan tanda tangan. Kali ini, dua tanda tangan konsultan ditemukan dalam dokumen usulan amprahan dana proyek pembangunan jalan Ie Beudoh-Aceh Kongsi, di Kabupaten Nagan Raya senilai Rp 2,6 miliar. Seorang Site Engineer, ...  Read More!	JKMS: Sewa Ruko DPRK Harus Rasional  IDI-Rencana DPRK Aceh Timur periode 2009-2014, pindah dari gedung lama yang ada di langsa ke Idi,  yang rencananya akan menyewa ruko (rumah toko) menimbulkan tanggapan dari kalangan LSM yang tergabung dalam Jaringan Kerja Masyarakat Sipil (JKMS) Aceh Timur.  Dalam keterangan tertulis...  Read More!
Bantuan Bencana Alam Dijual ke Kios Sejumlah bahan makanan bantuan berupa mie instant dan telur, yang berada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Aceh Timur, terpaksa dijual kepada para pedagang eceran di Kota Langsa, Senin (25/1). Pihak dinas beralasan bahwa barang tersebut hanya dititipkan untuk sementara waktu karena sudah menumpuk di ...  Read More!	Telusuri Uang Hasil Penjualan Aset DPRK Aceh Barat Temui Dirut BPD Tujuh anggota badan anggaran (banggar) DPRK Aceh Barat, Senin (25/1) bertemu Direktur Utama (Dirut) Bank BPD Aceh, Amunullah Usman di Banda Aceh. Mereka mempertanyakan masalah dana hasil penjualan tanah aset Pemkab setempat senilai Rp 9,8 miliar disebut-sebut tidak diserahkan BPD ke Pemkab.Kepada Se...  Read More!
Pemalsu Tanda Tangan Hukumannya Berat Tim Asistensi Anti-Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA), menemukan adanya pemalsuan tanda tangan petani dalam pencairan dana bantuan land clearing (pembersihan lahan) sawit. Fakta pemalsuan itu antara lain ditemukan ketika memeriksa kelompok tani Aneuk Nanggroe, di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Aceh J...  Read More!	Dana Land Clearing tak Dibagikan kepada Petani * Dalih Tanah Bersengketa Tim Asistensi Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) yang melakukan pengecekan ke sejumlah kelompok tani penerima dana bantuan land clearing (pembersihan) kebun sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Sabtu (23/1) menemukan masih ada kelompok tani yang belum menerima dana permbersihan lahan sawit....  Read More!
Hasil Temuan TAKPA: Tanda Tangan Petani Dipalsukan untuk Cairkan Dana Bantuan Pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan dana bantuan, tidak hanya terjadi di kalangan dunia usaha, tapi sudah merambah pula ke kelompok tani. Fakta ini ditemukan oleh Tim Asistensi Anti-Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA), saat melakukan pemeriksaan terhadap kelompok tani Aneuk Nanggroe, di Desa Kuta Tu...  Read More!	Tiga Kali Bolak-Balik Berkas Mantan Kadisdik Kembali ke Jaksa Lambannya proses penanganan kasus korupsi pengadaan sertifikat baca Quran tahun 2008 yang menyeret, Mohd Ilyas, mantan Kadisdik Aceh sebagai tersangka, menimbulkan tanda tanya bagi sejumlah kalangan. Pasalnya, berkas yang sudah tiga kali bolak-balik dari Jaksa ke penyidik Poltabes Banda Aceh itu, hi...  Read More!
Proyek tak Selesai PU Tamiang Putuskan Kontrak Rekanan Dinas PU Aceh Tamiang bersikap tegas, yakni memutuskan kontrak kerja terhadap sejumlah rekanan yang tidak menyelesaikan proyek tepat waktu hingga batas akhir Desember 2009. Kuasa Penggunan Anggaran Dinas PU Aceh Tamiang, Ir Rulina Rita MT kepada Serambi, Senin (4/1) mengatakan, proyek yang diputuska...  Read More!	Polisi Bantu Jaksa Cari Buronan Kasus DAK Polres Aceh Barat Daya (Abdya) membantu pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Blangpidie, untuk mencari seorang tersangka dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 pada Dinas Pendidikan setempat. Seorang tersangka tersebut telah dimasukkan dalam DPO (daftar pencarian orang) dan bantuan m...  Read More!
DPD Soroti Proyek Otsus di Aceh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, menyoroti proyek otonomi khusus (otsus) di Aceh yang sebahagian besar dinilai gagal dan tidak mampu memberi imbas kepada kesejahteraan rakyat. Di masa mendatang, disarankan pengelolaan proyek otsus diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota.Dem...  Read More!	Sepanjang 2009 PN Takengon tak Pernah Tangani Kasus Korupsi Sepanjang tahun 2009, Pengadilan Negeri (PN) Takengon tidak pernah menangani dan menyidangkan kasus korupsi. Selain tidak adanya sidang perkara tindak pidana korupsi, kasus-kasus pidana dan perdata yang masuk ke PN Takengon juga berkurang dari tahun sebelumnya.  Informasi tidak adanya sidang pe...  Read More!
Tekenan PPTK Dipalsukan untuk Amprah Rp 5,8 M Seorang pimpro atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tengah, Gusti Martarosa ST mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dari tiga proyek Otsus 2009 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh. Alasan Gusti, tanda tangannya dipalsukan untuk usulan...  Read More!	Kasus Deposito Rp 220 M DPRK Aceh Utara Bisa Gunakan Hak Angket Pihak DPRK Aceh Utara, bisa menggunakan Hak Angket untuk menyelesaikan kasus pembobolan deposito senilai Rp 220 miliar. Hak angket ini penting digunakan DPRK untuk membuktikan Pemkab Aceh Utara bersalah atau tidak terhadap kebijakan pendepositoan uang yang berujung pada pembobolan. “DPRK punya...  Read More!
Masyarakat Aceh Utara Berhak Gugat Pemerintah Masyarakat Aceh Utara berhak menggugat pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, jika kebijakan yang ditempuh pemerintah menyebabkan masyarakat rugi. Termasuk dalam mendepositokan Rp 220 miliar uang kas daerah di Bank Mandiri Jelambar, Jakarta Barat yang berujung pada raibnya sebagian besar uang terse...  Read More!	Biaya Sewa Rumah Dewan Pidie Tahun Ini Rp 1,9 Miliar Pembangunan rumah dinas untuk Ketua DPRK Pidie di Jalan Kuta Asan, Blang Asan, Kota Sigli, telantar. Padahal Pemkab setempat sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar dari APBK tahun 2006. Pembangunan rumah itu tidak lagi dilanjutkan sejak dua tahun belakangan karena dananya tidak ada lagi d...  Read More!

Category

Polling

Shoutbox

 Write

Calendar