By	:	admin
Posted On	:	Selasa, 26 Januari 2010 12:01:20
View	:	351 Times

Tim Asistensi Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) yang melakukan pengecekan ke sejumlah kelompok tani penerima dana bantuan land clearing (pembersihan) kebun sawit di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Sabtu (23/1) menemukan masih ada kelompok tani yang belum menerima dana permbersihan lahan sawit.

“Kelompok yang belum menerima dana land clearing itu adalah Kelompok Tani Insiden dengan nilai Rp 269 juta,” ungkap Anggota Asistensi Anti Korupsi Pemerintah Aceh (TAKPA), Tgk H Abdullah Madyah  kepada Serambi, Minggu (24/1) usai melakukan kunjungan ke daerah tersebut. Ia mengatakan, temua itu didapat ketika timnya melakukan pertemuan dengan sejumlah kelompok tani di Kecamatan Babahrot. Seorang Wakil Ketua Kelompok Tani Insiden, Muslidar mempertanyakan kenapa dana bantuan land clearing kelompoknya sampai akhir tahun 2009 lalu belum juga disalurkan Dishutbun Abdya, sementara kelompok lainnya, sudah ada yang menerima meski belum penuh.

Menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Kelompok Tani Insiden itu, seorang anggota Tim TAKPA Aceh, Evendiar mengatakan, dari dokumen yang dimiliki TAKPA, bantuan dana land clearing kelompok tani Insiden telah diamprah Dishutbun Abdya, akhir tahun lalu senilai Rp 269 juta. Mendegar penjelasan anggota tim TAKPA, Wakil Ketua Kelompok Tani Insiden, Musliadi mengatakan, penahanan dana bantuan land clearing yang dilakukan Dishutbun Abdya itu, sangat tidak beralasan. Dalih mereka menahan dana tersebut karena diduga lahan yang akan digarap masih bersengketa dengan sebuah perusahaan perkebunan. “Itu alasan yang diada-adakan saja,” ujarnya.

Fakta lain di lapangan, ungkapnya, lahan yang akan dijadikan kebun kelapa sawit oleh 109 anggota Kelompok Tani Insiden itu, tidak berbatasan dengan lahan HGU sebuah perkebunan swasta, asing, maupun pemerintah. Tapi pejabat Dishutbun Abdya menyatakan bahwa lahan yang akan dijadikan kebun sawit bersengketa dengan sebuah lahan perusahaan perkebunan.

“Ini alasan yang dibuat para pejabat Dishutbun Abdya untuk mengalihkan dana bantuan land clearing yang sudah dicairkannya ke tempat lain,” ujar Muslidar. Menanggapi penjelasan Muslidar, anggota tim TAKPA Aceh, Tgk H Abdullah Madyah dan Evendiar mengatakan, jika seperti itu kejadiannya, maka pihaknya akan mempertanyakan hal tersebut kepada Kadishutbun Abdya. Pihak TAKPA yang mencoba melakukan kontak dengan Kadishutbun Abdya, tidak tersambung dan berjanji akan melakukan kontak kembali pada hari Senin (25/1), setelah tiba di Banda Aceh.

Kasus lain yang ditemukan TAKPA Aceh dalam memeriksa penyaluran dana bantuan land clearing untuk penanaman kelapa sawit di Abdya yang bersumber dari dana otsus 2009, ungkap Abdullah Madyah, sejumlah kelompok tani di Desa Pante Cermin, dan Alur Jerjak yang ditemui menyatakan baru separuh menerima bantuan dari yang dijanjikan. Misalnya dijanjikan Rp 4,4 juta/orang, baru diberikan sekitar Rp 2 juta.

Para kepala desa yang dimintai penjelasannya, menyarankan agar dalam pengusulan dana bantuan land clearing atau lainnya, pihak Dishutbun atau Pemerintah Kabupaten Abdya hendaknya melibatkan kepala desa. Alasannya, karena jika ada tim pengawasan dana Otsus dari Provinsi turun memeriksa dana otsus, bukan ketua kelompok tani yang dicarinya, melainkan kepala desa. “Karena kami tak dilibatkan, makanya jika ada pegawas yang menanyakan dana bantuan land clearing, kami enggak bisa menjawabnya,” ujar Kepala Desa Alur Jerjak, Musliadi.

Hal senada juga dilontarkan, Kepala Desa Pante Cermin, Tgk Zakaria. Ia sangat menyesalkan, kebijakan Kadishutbun Abdya, yang tidak melibatkan dalam program penyaluran bantuan dana land clearing.  “Penyesalan ini kami sampaikan, bukan karena tidak masuk dalam anggota kelompok calon penerima bantuan, tapi ketika ada masalah terhadap bantuan itu, karena datanya tak ada pada keuchik, susah menjelaskannya kepada tim pemeriksa yang melakukan pengawasan terhadap bantuan yang telah disalurkan. Ini perlu menjadi catatan penting bagi Pemkab Abdya,” ujarnya.(her) [SerambiNEWS]

 Send |  Print