By	:	admin
Posted On	:	Jum`at, 1 Januari 2010 20:33:35
View	:	482 Times

Indonesia Corruption Watch mendesak KPK memeriksa aspek penganggaran dan pengadaan mobil mewah para pejabat negara. Pasalnya,penganggaran tersebut dianggap menyimpang dari ketentuan Menteri Keuangan dengan potensi pemborosan Rp 71,1 miliar.

"ICW menyesalkan pembelian mobil mewah bagi pejabat negara karena tak ada sense of crisis pemerintah serta ada beberapa persoalan dalam prosesnya,"papar peneliti divisi korupsi politik ICW Abdullah Dahlan,Kamis (31/12).

Ia mensinyalir beberapa masalah terletak di proses penyusunan anggaran dan aspek pengadaan atau tender. Dimulai dari pengesahan APBN 2009 pada Oktober 2008 lalu,pengadaan mobil mewah bagi sejumlah menteri mencapai Rp 63,99 miliar. Persoalannya,dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tanggal 29 April 2008 tentang Standar Biaya Umum Anggaran 2009 menyebutkan standar tertinggi pengadaan mobil dinas pejabat sebesar Rp 400 juta/unit. Tapi,di penetapan APBN 2009 itu disepakati biaya per unit mobil mencapai Rp 810 juta. Dengan kuota jumlah mobil 79 buah.

Kemudian,lanjut Abdullah, pada November 2009,Menkeu mengusulkan dana tambahan sebagai biaxa pajak barang mewah sebesar Rp 62,8 miliar. Walhasil, Toyota Crown Royal Saloon yang diperkirakan berharga Rp 1,3 miliar kini berada di tangan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan pimpinan lembaga legislatif.

"Hal ini menunjukkan terjadi pemborosan negara oleh Depkeu dan Setneg dalam mengalokasikan pengadaan dengan selisih Rp 410 juta per unit atau lebih dari 100 persen,"papar Abdullah.

Peneliti Indonesia Budget Center Roy Salam pun menaksir ada potensi pemborosan sebesar Rp 71,1 miliar. Menurutnya, kebocoran tersebut menunjukkan buruknya proses perencanaan penganggaran APBN. "Penganggaran pengadaan ini dirancang seolah mendesak," ujarnya.

Hal ini terlihat dari penyusunan mata anggaran yang diposting dalam angggaran mendesak Depkeu dan Setneg sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan kondisi ini,anggaran dipaksakan untuk disahkan. Maka,ia pun mendesak KPK untuk memeriksa aspek penganggaran dan pengadaan mobil mewah ini. Serta meminta pemerintah menarik semua mobil yang didistribusikan. wul/kpo.

Sumber : Republika Online

 Send |  Print