By	:	admin
Posted On	:	Rabu, 30 Desember 2009 10:36:31
View	:	335 Times

Pembangunan rumah dinas untuk Ketua DPRK Pidie di Jalan Kuta Asan, Blang Asan, Kota Sigli, telantar. Padahal Pemkab setempat sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar dari APBK tahun 2006. Pembangunan rumah itu tidak lagi dilanjutkan sejak dua tahun belakangan karena dananya tidak ada lagi dianggarkan dalam APBK Pidie. Sementara tahun ini DPRK Pidie kembali mengaggarkan dana untuk sewa rumah Ketua DPRK Pidie sebesar Rp 81.600.000 setahun dari total biaya sewa rumah anggota dewan setempat sebesar Rp 1,9 miliar lebih.

Informasi yang berhasil dikumpulkan Serambi menyebutkan, pembangunan rumah dinas mewah yang letaknya bersisian dengan Lapangan Kuta Asan Sigli tersebut dikerjakan oleh rekanan CV Koga, dengan dana APBK Pidie tahun 2006 sebesar Rp 1,5 miliar, belum termasuk pagar. Pada tahun 2008, oleh Kepala Bagian Perlengkapan Setdakab Pidie, kala itu, Ismail Fadil pernah mengusulkan pembangunan lanjutan atau finishing senilai Rp 800 juta, namun oleh Ketua DPRK Pidie kala itu, dipending (ditunda).

Akibat rumah dinas belum dapat ditempati, akhirnya Ketua DPRK Pidie menempati rumah sewa. Sekretariat DPRK Pidie memplotkan anggaran senilai Rp 6.800.000 per bulan untuk tunjangan sewa rumah ketua dewan. Secara terpisah, Sekda Pidie, M Iriawan SE yang ditemui Serambi, Selasa (29/12) mengaku status rumah dinas Ketua DPRK Pidie masih milik Pemkab. Sampai kini belum selesai dikerjakan di antaranya belum ada pagar, dan sejumlah instalasi listrik di dalam sudah hilang.

“Keinginan ada di tahun 2010 supaya dilanjutkan pembangunannya. Tapi, kalau saya lihat anggaran sulit dijawab. Semua kebutuhan dinilai mendesak, tapi belum dapat dipastikan apakah bisa diusulkan di tahun depan atau tidak,” ujar Iriawan melukiskan kesulitan. Menurut dia, rumah dinas Ketua DPRK Pidie menjadi salah satu “PR” baginya yang ditinggalkan oleh pemegang kekuasan sebelumnya. “Memang sulit jika memperbaiki apa yang sudah direncanakan awal. Semestinya plot anggaran disesuaikan dengan kondisi keuangan kala itu,” tukasnya.

Kepala Bidang Kekayaan Daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Pidie, M Thaib SE yang ditemui***** Serambi sebelumnya mengaku jika rumah dinas Ketua DPRK Pidie adalah salah satu aset Pemkab Pidie. Ia mengaku tidak dapat menjelaskan detail karena pengelolaan rumah dinas ditangani oleh kepala bidang sebelumnya. Namun dari data dihimpun oleh stafnya, pembangunan rumah senilai Rp 1,5 miliar dari APBK 2006, direncanakan akan ditender lagi untuk finishing, selanjutnya bangun pagar. Menurut pantauan Serambi di lokasi rumah dinas Ketua DPRK Pidie terlihat rumput sudah mulai meninggi di sekeliling rumah. Sejumlah tumpukan kayu bekas berserakan. Secara kasat mata, rumah ini berukuran sekitar 20 x 30 meter lebih.

Biaya sewa Rp 1,9 miliar
Sementara itu anggota DPRK Pidie periode 2009-2014 yang dilantik Senin, 24 Agustus 2009 lalu mendapatkan jatah biaya sewa rumah sebesar Rp 1.938.000.000. Dana ini bakal dibagikan kepada 45 anggota plus Ketua DPRK Pidie, masing-masing Rp 81.600.000 setahun untuk ketua.  Selanjutnya, untuk wakil ketua diplotkan Rp 61.200.000 per tahun, dan masing-masing anggota selebihnya diberikan senilai Rp 51.000.0000 per tahun per orang. Sudah termasuk di dalamnya untuk fasilitas listrik dan pembayaran kebutuhan rumah.

“Tunjangan sewa rumah dewan tahun 2009 yang dilantik bulan Agustus 2009 masih tetap sama dengan jumlah sewa yang diterima oleh anggota dewan periode sebelumnya,” ujar Iskandar Idris, Sekretaris Dewan di Sekretariat DPRK Pidie, Selasa (29/12). Di samping itu, gaji yang diterima oleh wakil rakyat yang duduk di kursi DPRK Pidie sekarang jugatidak naik. Untuk ketua diberikan Rp 6.272.000, wakil Rp 4.990.000.000 dan anggota Rp Rp 4.500.000. “Ada perbedaan sedikit dari jumlah anak dimiliki, yang ditanggung hanya dua orang anak,” tambah Sayuti.

Dikatakan, pemberian jatah tunjangan perumahan tersebut sudah merupakan amanat Perda APBD yang harus diberikan pada para wakil rakyat ini. “Untuk pimpinan diberikan juga satu orang ajudan, supir dan pramu rumah tangga,” katanya. Hanya saja, katanya, saat ini rumah dinas Ketua DPRK Pidie yang dibangun belum dapat ditempati sehingga ketua dewan harus menyewa rumah. Semestinya jika sudah ada rumah dinas, para wakil rakyat sudah tidak disibukkan dengan memikirkan cari rumah sewa lagi.(aya)

Sumber : SerambiNews

 Send |  Print