By	:	admin
Posted On	:	Senin, 21 Desember 2009 14:11:52
View	:	405 Times

Pelaksanaan pembangunan sumber dana APBA di Aceh Utara yang tidak transparan berpotensi terjadinya tumpang tindih dengan proyek APBK. Untuk itu, DPRK Aceh Utara mengajak elemen sipil memperkuat barisan untuk mengawasi realisasi kegiatan pembangunan di lapangan.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi C (membidangi keuangan) DPRK Aceh Utara, Azhari alias Cagee saat menjadi pembicara pada seminar “Peran mahasiswa dan pemuda dalam membangun Aceh Utara” yang dilaksanakan Komite Pemuda dan Mahasiswa (KMPA) Aceh Utara di gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Lhokseumawe, Minggu (20/12).

Azhari menyebutkan, selama ini banyak pekerjaan infrastruktur publik sumber dana APBA di Aceh Utara tidak ada papan nama proyek. Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut tidak transparan. Ironisnya lagi, katanya, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang mengelola anggaran proyek itu tidak berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK di Aceh Utara.

“Siapa kontraktornya, berapa anggarannya tidak jelas karena tidak ada papan proyek. Sehingga jika ada warga yang ingin mengkomplain terhadap temuan ketimpangan dalam pelaksanaan proyek di lapangan tidak tahu harus dilaporkan ke instansi mana. Proyek semacam itu juga berpotensi tumpang tindih atau double kegiatan dengan proyek APBK, karena SKPK terkait juga tidak tahu telah ada sumber dana dari APBA. Ini sangat rawan,” kata politisi Partai Aceh ini.

Oleh karena itu, tutur Azhari, elemen sipil termasuk kalangan mahasiswa dan pemuda perlu berperan aktif mengawasi realisasi kegiatan pembangunan di daerah masing-masing. Selain terhadap kontraktor, kata dia, monitoring juga harus diarahkan terhadap kinerja tenaga pengawasan dari dinas terkait. “Harus kita kontrol sejak dari tahap awal sampai realisasi pembangunan, ini untuk mencegah permaianan mafia proyek,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Azhari juga menyatakan bahwa infrastruktur publik di Aceh Utara seperti jalan dan jembatan termasuk irigasi, masih sangat memprihatinkan. Selain itu, kata dia, ketersediaan lapangan kerja juga masih minim sehingga angka pengangguran di daerah ini masih tergolong tinggi. Untuk itu, pemerintah setempat diharapkan segera membuat database yang akurat sebagai dasar perlaksanaan  pembangunan.

Project Officer Tranparency International Indonesia Kantor Lhokseumawe, Agus S, mengatakan, transparansi dalam pelaksanaan pembangunan amat penting. Selain itu, perlu ada koordinasi yang jelas antara rekanan pelaksana proyek dengan instansi terkait. Jika tidak, maka berpotensi terjadinya tumpang tindih proyek. Satu proyek, tapi sumber dananya lebih dari satu.

“Ini sudah terjadi di Aceh Utara. Jika terus dibiarkan, maka akan menjadi bom waktu bagi kabupaten ini, sehingga nantinya menjadi beban berat bagi Komisi D DPRK yang membidangi pembangunan. Karena cukup banyak program yang berpotensi terjadi duplikasi pekerjaan. Ini sangat mengerikan, anggaran terbuang dan merugikan keuangan negara,” kata Agus dalam pertemuan warga Kecamatan Nisam dengan anggota DPRK Aceh Utara, beberapa waktu lalu.nsy

Sumber : Harian-Aceh

 Send |  Print